PT. Total Oil Indonesia memutuskan hengkang dari bisnis bahan bakar ritel usai menutup permanen 18 unit pom bensin (SPBU) di wilayah Jabodetabek dan Bandung sejak akhir 2020.

Perusahaan migas asal Prancis itu kini kembali ke bisnis awal sebagai penyedia sekaligus distributor produk pelumas dengan merek TOTAL dan ELF.

“Keputusan ini selaras dengan strategi Total secara global dalam hal manajemen portofolio kami secara aktif,” ucap Marketing Manager Total Oil Indonesia Magda Naibaho kepada CNNIndonesia.com, Kamis (6/5).

Total sendiri bukan satu-satunya pemain asing di bisnis SPBU yang bernasib muram. Jauh sebelumnya, perusahaan migas asal Malaysia, Petronas, juga menyerah karena pom bensin mereka sepi pelanggan.

Mengutip Detik.com, 19 SPBU Petronas di Jakarta dan 15 lainnya di Medan tutup sepanjang 2012 hingga awal 2013. Beberapa aset pom bensin mereka kemudian dilelang ke Pertamina dan kembali beroperasi setelah bersalin logo.

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa menilai apa yang dialami Total memang tak berbeda jauh dengan Petronas. Keduanya kalah bersaing dengan Pertamina yang mendapatkan jatah jumbo dalam penyaluran BBM bersubsidi berkualitas rendah dari pemerintah.

Sementara, Total dan Petronas hanya menjual bahan bakar dengan kualitas RON 92/CN 52 ke atas yang permintaannya tidak terlalu tinggi.

“Dari sisi volume penjualan, SPBU Pertamina lebih tinggi karena tingkat penjualan produk-produk dengan kualitas rendah itu dibeli masyarakat,” ucap Fabby kepada CNNIndonesia.com.

Memang, pemerintah juga memberikan jatah BBM subsidi kepada swasta, yakni PT AKR Corporindo (AKRA). Namun, jumlahnya hanya nol koma sekian persen jika dibandingkan Pertamina.

Tahun ini, misalnya, Pertamina mendapat kuota Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) atau Premium (BBM RON 88) sebanyak 10 juta kiloliter (kl) serta Jenis BBM Tertentu (JBT) solar dan minyak tanah masing-masing 15.580.400 kl dan 500 ribu kl. Sedangkan AKR hanya mendapatkan jatah penyaluran JBT untuk minyak solar sebanyak 219.960 kl.

Pembagian jatah sendiri dilakukan BPH Migas lewat beauty contest berdasarkan tiga penilai yakni teknis, finansial dan komersial. Pertamina, yang memiliki lebih dari 7 ribu SPBU dan jejaring distribusi hingga ke pelosok, serta kemampuan finansial yang kuat, praktis mendapatkan jatah paling besar.

“Lebih dari 90 persen penjualan BBM Pertamina berasal dari penjualan BBM RON 90 (Pertalite), RON 88 (Premium), Solar, dan Dexlite,” jelas Fabby.

Meski demikian, menurut Fabby, sebenarnya potensi bisnis retail SPBU masih tinggi paling tidak sampai 2030. Pasalnya, tingkat kepemilikan kendaraan bermotor Indonesia belum jenuh dan kelas menengah masih tumbuh.

Memang pergeseran ke arah kendaraan bermotor listrik (electric vehicle/EV) sudah mulai terjadi. Namun, butuh beberapa tahun lagi hingga permintaannya naik tajam, seiring dengan penurunan harga EV, peningkatan daya beli masyarakat, serta kepercayaan terhadap teknologi tersebut.

“Terutama terkait dengan ketersediaan infrastruktur charging/pengisian listrik untuk mengatasi range anxiety,” tuturnya.

Hanya saja, menurut Fabby, kondisi persaingan tak akan banyak berubah sampai penjualan BBM kualitas rendah dihentikan. Jika tidak, para pesaing Pertamina hanya bisa bermain pada segmen menengah ke atas yang mulai sadar akan pentingnya bahan bakar berkualitas tinggi

“Kalau bisa menangkap konsumen yang punya kendaraan bermotor dengan kebutuhan bahan bakar dengan kualitas tinggi dengan RON/CN yang tinggi, bisa saja (bertahan). Tapi dari sisi volume penjualan tidak besar. Selain itu, andaikata pun bisa tetap bertahan, tapi akan sulit untuk ekspansi,” terang Fabby.

Peluang bisnis SPBU sebenarnya masih terbuka lebar mengingat jumlahnya masih terbatas di Indonesia. Ilustrasi. (CNN Indonesia/Adhi Wicaksono).

Dihubungi terpisah, Head of Undergraduate Program in PPM School of Management Aprihatiningrum Hidayati berpandangan peluang pemain asing untuk dapat ekspansi bisnis SPBU di Indonesia masih terbuka lebar.

Pasalnya, pertumbuhan volume kendaraan di Indonesia yang mencapai 5 persen per tahun tak dibarengi dengan jumlah SPBU yang memadai. Berdasarkan data BPH Migas, kata dia, perbandingan SPBU dengan kendaraan pribadi mencapai 1:40 ribu.

“Jadi kalau ada 40 ribu pengendara, itu hanya bisa dilayani 1 SPBU saja. Kalau dibandingkan negara-negara berkembang lainnya seperti Thailand (1:23 ribu) dan Malaysia (1:10 ribu) kita jauh,” ujarnya.

Selain itu, ia juga melihat penggunaan BBM non subsidi dan lebih berkualitas terus mengalami tren peningkatan. Tahun 2018, misalnya, jumlah konsumsi BBM nonsubsidi di Indonesia sudah mencapai 42 persen.

Dari jumlah tersebut, pengguna BBM RON 90 mencapai 72 persen, RON 92 sebanyak 23 persen, RON 95 98 100 sebesar 2 persen, dan AGO mencapai 2 persen.

“Kebijakan BBM non subsidi itu ternyata masyarakat kita mulai patuh, di mana sebagian besar atau 42 persen, tetapi terus naik persentasenya, banyak menggunakan BBM non subsidi. Dan kalau dilihat faktanya juga semakin mendekati baik di mana yang RON 90 paling banyak dikonsumsi yaitu 72 persen,” imbuhnya.

Terlebih, pengelola SPBU juga bisa mengandalkan bisnis non bahan bakar yang tak kalah menguntungkan, mulai dari coffee shopmini market hingga jasa periklanan.

Dari data yang ia paparkan, rata-rata ada 2.500-5.000 kendaraan yang datang ke SPBU dalam sehari. Dari jumlah tersebut, 74 persen di antaranya mengaku tak hanya mengisi bahan bakar melainkan juga mengunjungi convenience store.

“Dan memang kebutuhan paling besar ternyata di minuman. Mereka menghabiskan konsumsi di minuman dengan basket size-nya sekitar Rp25.000 per orang. Bisa dibayangkan kalau 2.500 (kendaraan) yang dinaiki 2 orang kali Rp25.000 saja itu sudah Rp100 juta per hari. Jadi memang industri pendukung SPBU tidak hanya saja fuel tetapi juga nonfuel,” tuturnya.

Namun, Aprihatiningrum juga memberi catatan bahwa skema kemitraan dalam pengelolaan SPBU yang ditawarkan pemain asing seperti Shell, AKR, BP (British Petroleum) hingga Vivo harus lebih menguntungkan ketimbang Pertamina.

Di Indonesia sendiri, ada tiga jenis skema kemitraan SPBU yakni Company Owned Company Operated (COCO), Company Owned Dealer Operated (CODO) dan Dealer Owned Dealer Operated (DODO).

COCO berarti SPBU di bawah penguasaan dan pengelolaan korporasi entah itu Pertamina, Shell, AKR dan lain-lain. CODO, berarti kepemilikan aset SPBU berada di tangan perusahaan, sedangkan operasionalnya dikelola oleh mitra entah itu individu atau perusahaan lain.

Sedangkan DODO, berarti aset SPBU 100 persen dikuasai dan dikelola mitra, sementara pihak Pertamina, Shell, AKR dan lain-lain akan memberikan dukungan pengembangan SDM hingga operasional agar bisnis berjalan optimal.

“Peluang kemitraan harus dicari yang paling the best yang memiliki reputasi baik sukses dari teknologinya maupun kualitas dari fuel-nya,” pungkasnya.

Sumber : CNN Indonesia